andai saja wakil rakyatku

aku memang bukan seorang yang mengerti tentang politik, aku memang tak faham betul tentang pemerintahan, tapi aku hanya mempunyai harapan untuk rakyat di negeri ku,.

andai saja wakil rakyatku menyisihkan sebagian nikmatnya sebagian harta nya untuk saudara saudari ku yang masih kekurangan, andai saja mereka memikirkan sedikit tentang nasib saudara saudari ku yang masih kekurangan

aku bukan seorang mahasiswa pendemo yang sering kali kontra dengan pemerintah,

freedom PPL

ini ceritanya lagi pada seneng banget soalnya acara di sekolah tempat praktek ngajar lagi dipakai buat Pentas Seni muridmurid tercinta,.. dan kita pun adakan Pentas Seni indoor di Happy Puppy Solo Square. Amaziinggg ....

TUGAS Adm Pembangunan

PENGORGANISASIAN PEMBANGUNAN NASIONAL

YANG MULTIDIMENSIONAL

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok Mata Kuliah

Administrasi Pembangunan semester 6 pada BKK Pendidikan Administrasi Perkantoran Program Studi Pendidikan Ekonomi

Angakatan 2010 / 2011

Dosen Pengampu

Jumiyanto Widodo, S.Sos, M.Si

Disusun Oleh :

1.         Angga Sukma Gilang         K7410015                  

2.         Dilla Octavianingrum         K7410051                  

3.         Erwin Nugroho                   K7410070      

4.         Kristina S. Sandy                K7410104                  

5.         Sarwinda Janu N.               K7410171                  

6.         Septian Nico Pradhana       K7410174                  

7.         Wahyu Nugraheni               K7410190                  

JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2013

PENGORGANISASIAN PEMBANGUNAN NASIONAL

YANG MULTIDIMENSIONAL

A.      PENGERTIAN

1.      Pengorganisasian

Istilah Organizing berasal dari perkataan “organism” yang mempunyai arti menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sehingga mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Adapun beberapa definisi dari pengorganisasian yang diungkapkan oleh para ahli manajemen yang antara lain  :

a)      Menurut Gorge R Terry, pengorganisasian sebagai kegiatan mengalokasian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antar kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab masing-masing  yang bertanggung jawab atas setiap komponen dan menyediakan lingkungan kerja yang sesuai dan tepat.

b)      Menurut Siagian berpendapat bahwa pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang , alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenag sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan .

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengorganisasian adalah suatu kegiatan untuk mengelompokkan orang-orang dengan tugas dan fungsi masing-masing yang kesemuanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Sedangkan dalam konteks administrasi pembangunan, organisasi administrasi pemerintahan adalah alat-alat birokrasi untuk mencapai tujuan-tujuan nasional dan tujuan-tujuan pemerintahan.

2.      Pembangunan

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

Terdapat tujuh ide pokok, yaitu:

a.       Pembangunan merupakan suatu proses, yaitu rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahapyang satu pihak bersifat independen dan yang lain bersifat tiada akhir.

2. Pembangunan merupakan upaya secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan
5. Pertumbuhan mengarah pada modernitas, yaitu cara hidup yang lebih baru dan lebih baik daripada sebelumnya.
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan tiap definisi diatas bersifat multidimensional, yaitu mencakup segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Semuanya ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya agar sejajar dengan bangsa lain karena mampu menciptakan situasi yang seimbang dengan bangsa lain tersebut.

3.      Pembangunan Nasional

Suatu sistem pembanguan nasional berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan, sehingga suatu sistem pembangunan nasional berkaitan erat dengan kebijakan yang ditempuh dan strategi yang dipilih. Tujuan pembangunan nasional setiap negara berbeda satu sama lain. Indonesia, menurut GBHN RI, 1988:43, menyatakan bahwa Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila di dalam wadah NKRI yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang sama, tenteram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

1)             Ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini dan jangka panjang, unsur manusia, unsur sosial budaya, dan unsur lainnya harus mendapat perhatian yang seimbang.

2)             Pembangunan adalah  merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air.

3)             Subyek dan obyek Pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepriadian Indonesia pula.

4)             Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Dimensi pembangunan nasional

a.         Dimensi inti dan kerangka pokok

Pembangunan hanya berjalan dengan memuaskan apabila masyarakat sadar akan faedah pembangunan serta keharusan dari proses dinamisasi. Kesadaran tersebut membawa masyarakat dari keadaan statis kearah perkembangan dinamis. Proses dinamisasi mengandung kehendak untuk merubah cara kehidupan, cara berpikir, dan cara menghadapi masalah-masalah untuk menempuh jalan baru yang membawa kemajuan.

b.        Dimensi majemuk dan kompleks.

Michel todaro menyimpulkan bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat, dan lembaga-lembaga nasional, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, pemberantasan kemiskinan absolut (Bryant,1987:3).

Kebijaksanaan pembangunan nasional

a.       Kebijaksanaan sektoral dan partial

Kebijaksanaan pembangunan nasional menyangkut seua ketentuan formal dan informal untuk mewujudkan tercapainya tujuan nasional, yaitu kebijaksanaan ekonomi (moneter dan fiskal), kebijaksanaan ekspor impor, perdagangan, dan sebagainya. Sebagai contoh, kebijaksanaan ekonomi merupakan kebijaksanaan partial karena menyangkur satu bidang, yaitu ekonomi. Kebijaksanaan perdagangan sebagai bagian dari ebijaksanaan ekonomi, merupakan kebijaksanaan sektoral. Keduanya harus saling melengkapi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuannya. Demikian pula dengan bidang pembangunan nasional lainnya, keterkaitan dan saling mempengaruhi antar sektor dalam bidang sangat erat. Misalnya kebijaksanaan ekspor impor berkaitan erat dengan kebijaksanaan perdagangan luar negeri, dan seterusnya.

b.      Kebijaksanaan terpadu

Pemimpin harus mengambil atau memutuskan suatu kebijaksanaan (pengambilan keputusan) yang mempunyai implikasi yang luas sehingga memerlukan analisis dan pertimbangan berdasarkan informasi yang cukup. Proses tersebut ada yang formal dan ada informal,dapat dibagi dalam tahap-tahap:

-          Penyusunan konsep (policy germination)

-          Rekomendasi kebijaksanaan (policy recomendation)

-          Analisis kebijaksanaan (policy formulation)

-          Perumusan kebijaksanaan (policy formulation)

-          Pengambilan keputusan (policy decision)

-          Pelaksanaan kebijaksanaan (policy implementation)

-          Evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan (policy evaluation)

Untuk memudahkan analisis dan pembentukan kebijaksanaan, Bintoro Tjokroamidjojo (1978:115) membagi substansi kebijaksanaan nasional ke dalam lima kelompok .

·         Analisis dan pembentukan kebijaksanaan tujuan-tujuan pembangunan nasional jangka jauh.

·         Analisis dan pembentukan kebijaksanaan tujuan-tujuan pembangunan nasional jangka menengah

·         Analisis dan pembentukan kebijaksanaan pembangunan atau program tahunan

·         Analisis dan pembentukan kebijaksanaan nasional dalam rangka melaksanakan pemerintahan

·         Analisis dan pembentukan kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, terutama masalah-masalah jangka pendek.

Dengan melihat tahap-tahap serta substansi analisis pembentukan kebijaksanaan, kemudian dapat dicari pola arus, hubungan antar lembaga, serta koordinasinya. Dengan cara ini pula dapat dilihat lembaga atau orang mana yang menjadi strategis dalam proses analisis dan pembentukan kebijaksanaan, sebab kebijaksanaan terpadu tidak hanya memperhitungkan sektor dan bidang pembangunan, tetapi juga waktu serta faktor lainnya.

Strategi pembangunan nasional

Strategi pembangunan nasional menyangkut pemilihan alternatif tindakan yang harus dilakukan. Dalam setiap bidang, pilihan yang dibuat harus optimal. Untuk merubah keadaan bangsa akibat kurang optimalnya strategi pembangunan nasional yang terdahulu, perlu diadakan pendobrakan besar-besaran terhadap segi-segi strategis kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Salah satu segi strategis tersebut adalah sektor pertanian. Pembangunan sektor pertanian adalah langkah pertama menuju peningkatan pemakmuran dan harus dibarengi dengan pembangunan sektor lainnya.

B.     PEMBANGUNAN YANG MULTIDIMENSIONAL

Agar suatu bangsa mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan negara bangsa yang bersangkutan, seluruh segi kehidupan dan penghidupan, mesti dibangun.

1.      Pembangunan bidang politik

Pengamatan para pakar menunjukkan tiga tahap penting yang perlu dilalui, yaitu :

a.       Pertama, menciptakan stabilitas politik sebagai titik tolak yang mutlak diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.

2. Kedua, penyusunan kembali organisasi-organisasi (restrukturisasi) politik. Pertama dengan melakukan penyederhanaan jumlah organisasi politik, dapat dengan gabungan atau fusi partai karena adanya kesamaan ideologi politik, aspirasi politik, atau orientasi politik para tokohnya. Kedua restrukturisasi dapat pula berarti mendorong tumbuhnya partai-partai politik guna mencegah adanya satu kekuatan politik yang mendominasi.
3. Ketiga, political take-off, yaitu dimulainya usaha-usaha oleh partai-partai politik yang telah mengalami restrukturisasi untuk secara aktif dan proaktif turut berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan.

Terdapat empat aspek kehidupan politik dimana partai-partai politik dapat dan harus memainkan peranan penting, yaitu :

a.       Sebagai kekuatan yang tangguh untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan kepentingan negara yang bersangkutan.

2. Partai-partai politik perlu dan harus memainkan perannya sebagai pembela hak demokrasi, bukan hanya anggotanya, tetapi juga warga negara secara kseluruhan.
3. Partai-partai politik memainkan peran yang amat penting dalam turut serta membina berbagai sarana demokrasi yang telah diakui keberadaannya oleh bangsa dan negara yang bersangkutan
4. Perannan penting lainnya adalah menyelenggarakan pendidikan politik.

2.      Pembangunan bidang ekonomi

Tuntutan dalam penentuan prioritas pembangunan bagi negara-negara yang sedang membangun pada umumnya menunjuk pada pembangunan di bidang ekonomi, sebab kenyataan menunjukkan bahwa keterbelakangan negara-negara tersebut paling terlihat dalam bidang ekonomi. Dengan keterbelakangan ekonomi,berakibat pada pendapatan perkapita rendah, yang berakibat pada ketidakmampuan menabung sehingga berakibat pada tidak terjadinya pembentukan modal yang menyebabkan tidak adanya investasi.

Tidak adanya investasi berakibat tidak terjadinya perluasa usaha sehingga makin sempitnya kesempatan kerja yang dapat menyebabkan pengangguran. Adanya pengangguran berarti tidak adanya penghasilan, yang akhirnya berakibat pada tidak bergesernya posisi seseorang dari bawah garis kemiskinan.

Strategi pembangunan yang biasa ditempuh negara-negara berkembang adalah modernisasi pertanian dan industrialisasi. Modernisasi pertanian dipandang dari dua sisi, yaitu sisi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sendiri, terutama bahan pangan, dan sisi menyangkut penumbuhan dan pengembangan argobisnis yang menghasilkan berbagai komoditi untuk ekspor.

Dalam industrialisasi sebagai alternatif, pemerintah dapat melakukan orientasi industrialisasi. Orientasi industrialisasi dapat mencakup dua segi, yaitu segi orientasi produksi berbagai barang dan jasa untuk konsumsi dalam negeri, dan segi untuk orientsi ekspor.

Pembangunan ekonomi menempati skala teratas dalam keseluruhan kebijaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi harus berhasil, karena dapat mengentaskan kemiskinan, menghilangkan kesenjangan sosial, menghasilkan ketersediaan dana untuk pembangunan bidang-bidang lainnya, dan berakibat pada terpeliharanya ketertiban umum.

3.      Pembangunan bidang sosial budaya

Aspek sosial budaya yang relevan mendapat perhatian dalam upaya memilih strategi pembangunan adalah aspek bahasa, adat istiadat dan tradisi, persepsi tentang kekuasaan, hubungan dengan alam, locus of control, pandangan tentang peranan wanita, dan sistem kekeluargaan besar (extended family system)

Pembangunan bidang sosial budaya merupakan hal yang tidak mudah karena menyangkut antara lain filsafat hidup, pandangan hidup, persepsi, cara berpikir, sistem nilai, dan orientasi pada warga masyarakat^[.Di dalam masyarakat terdapat kategorisasi golongan, yaitu golongan tradisionalis, golongan modernis, dan golongan ambivalen.

4.      Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dimaksudkan untuk menjamin bahwa kemerdekaan nasional dalam semua bidang kehidupan, seperti di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, dijunjung tinggi oleh semua warga negara dan mendapat pengakuan de jure oleh dunia internasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi yang perlu diciptakan dan dipelihara secara terus-menerus. Variabel yang harus diperhitungkan dalam menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan ketahanan nasional yang tangguh, yaitu faktor geografis, penduduk, kekayaan alam, ideologi nasional, politik, ekonomi, sosial budaya, dan kekuatan militer.

C.    PERANAN SERTA FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

1.      Fungsi-fungsi pemerintah terhadap warganya

a.    Negara sebagai negara politik (political state)

Negara memiliki rakyat dan pemerintah, sehingga disebut sebagai suatu kesatuan politik merdeka dan berdaulat, atau negara politik. Dengan demikian, negara menyelenggarakan empat fungsi pokok, yaitu :

-          Memelihara ketertiban dan keamanan (maintenance of peace and order)

-          Fungsi pertahanan dan keamanan

-          Fungsi diplomatik

-          Fungsi perpajakan

b.    Negara sebagai negara hukum (legal state)

Banyak jenis hak yang ingin diperoleh masyarakat, salah satunya adalah tidak diperlakukan semena-mena oleh siapapun juga, termasuk oleh pemerintah atau penguasa. Tidak jarang dalam berbagai negara diterapkan “rule of man”, dimana keinginan dan kepentingan penguasa lah yang didahulukan dan mengabaikan kepentingan umum. Untuk mencegah hal tersebut, berkembanglah konsep bahwa negara harus berdasarkan “rule of law” dan melihat negara sebagai negara hukum. Menurut konsep ini, supremasi hukum harus diakui oleh semua pihak dan tidak ada pihak manapun yang tidak terikat kepada semua perangkat hukum yang berlaku sepanjang ketentuan-ketentuan normatif tersebut bertujuan demi kepentingan seluruh masyarakat.

c.    Negara sebagai negara kesejahteraan (welfare state)

Negara didirikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan seluruh warga negara, tidak hanya dalam arti materil, tetapi juga dalam semua bidang kehidupan karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Meskipun demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat tidak semata-mata menjadi beban pemerintah,tetapi juga beban para pengusahawan.

2.      Peran pemerintah dalam pembangunan nasional

a.    Peran selaku stabilisator

-       stabilisator di bidang politik : ialah menjamin bahwa dalam kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri, maupun luar negeri

-       Stabilisator ekonomi : Ialah iklim yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara sedemikian rupa sehingga ekonomi tumbuh secara wajar, suku bungan yang tidak tinggi, rendahnya inflasi, kesempatan berusaha semakin luas, proses industrialisasi berlangsung dengan baik, kebijakan moneter dan fiskal yang menguntungkan bagi kepentingan nasional, dan lain sebagainya.

-       Stabilisator sosial budaya : Yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Caranya yaitu dengan menggunakan kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif, dan melakukan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan

b.    Peran selaku inovator

Yaitu pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber temuan baru, metode baru, sistem baru, serta cara berpikir baru suatu perubahan yang membawa bangsa kearah yang lebih baik.

c.    Peran selaku modernisator

Pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakat kearah kehidupan modern, yaitu kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran menejerial, kemampuan mengolah kekayaan alam, memiliki sistem pendidikan nasional yang andal sehingga mampu menghasilkan SDM yang produktif, memiliki landasan kehidupan polotik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan, rakyat mampu mengambil keputusan yang rasional tentang nasibnya, bersedia mengambil resiko dan orientasi masa depan, serta bersedia menerima perubahan.

d.   Peran selaku pelopor

Pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat.

e.    Peran selaku pelaksana sendiri

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan, seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat kegiatan yang tidak bisa dialihkan kepada pihak swasta, melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah

Suatu pengelolaan pembangunan nasional harus efektif menyediakan pribadi sebagai satu kelompok selaku alat organisasi untuk mencapai tujuannya dengan konsekuaensi yang tidak dicari-cari atau dengan biaya minimun.

Tujuan mengelola pembangunan nasional sulit dan rumit yang mungkin disebabkan oleh pengelolaan yang salah, atau masalah dasar yang terletak pada desai keorganisasian. Efektivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan (mewakili fungsi-fungsi pengelolaan) sangatlah menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pembangunan nasional. Efektivitas tersebut sangat ditentukan oleh disain keorganisasian yang diformulasikan pengelolaan pembangunan nasional.

D.    ORGANISASI BAGI PENCERAHAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Dilihat dari segi adminitrasi pembangunan, maka organisasi-organisasi pemerintahan secara menyeluruh seyogyanya harus mampu mendisain kebijaksanaan/rencana dan program-programnya, pelaksanaan, komunikasi dengan sektor-sektor di luar pemerintahan, serta evaluasi dan pengawasan yang diharapkan mendorong proses pembangunan. Pada umumnya bidang ekonomi, seperti telah dikemukakan terdahulu, di negara-negara baru berkembang merupakan masalah dan prioritas pertama, hingga diperlukan kemampuan untuk mendesain kebijaksanaan, rencana dan pelaksanaan pembangunan ekonomi. Ini memerlukan mekanisme hubungan tata kerja sedemikian mrupa sehingga hasil kebijaksanaan atau rencana dan pelaksanaan tersebut tetap bersifat konsisten antara kebijaksanaan dalam jangka waktu yang berbeda-beda ( jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek ). Untuk dapat melingkupi tidak saja tugas-tugas dalam usaha pembangunan dan pembaharuan secara berencana dilihat dari segi prosesnya, tetapi juga supaya kebijaksanaan dapat diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan sektor supaya kebijaksanaan dapat diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan sektor sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan di seluruh wilayah negara, maka di sini dikemukakan pendapat Saul Katz mengenai klarifikasi serta penyusunan hubungan organisasi-organisasi pemerintahan guna mendukung proses pembangunan.

Pertama ia membagi tata hubungan organisasi guna mendukung pembangunan dalam tiga kelompok besar. Pertama adalah

1.      Oraganisasi kebijaksanaan dan bimbingan nasional, kemudian

2.      Organisasi-organisasi operasional, dan terakhir

3.      Organisasi-organisasi yang di luar pemerintahan pusat maupun organisasi-organisasi swasta, terutama yang bergerak atau berusaha dalam bidang kegiatan ekonomi pembangunan.

Organisasi kebijaksanaan dan bimbingan nasional adalah organisasi-organisasi yang menyusun, mendukung atau menetapkan keputusan-keputusan penting yang dipilih dari berbagai alternatif yang dimaksudkan untuk menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Organisasi ini juga berfungsi untuk mengusahakan dukungan nasional terhadap keputusan-keputusannya. Didalam usaha pembangunan, pertama kali dikehendaki adanya komitmen dan orientasi organisasi ini terhadap pembaharuan dan pembangunan. Organisasi kebijaksanaan dan bimbingan nasional terdiri dari empat sub kelompok yaitu :

a.       Organisasi kepemimpinan nasional / pimpinan pemerintahan.

b.      Organisasi penyusunan rencana nasional.

c.       Organisasi atau tata hubungan organisasi komunikasi nasional.

d.      Organisasi – organisasi bagi pengawasan dan pengendalian.

Penjelasan :

1.      Organisasi kepemimpinan nasional/ pimpinan pemerintahan sub kelompok ini terdiri dari :

-          Kepemimpinan nasional/pimpinan pemerintahan sendiri beserta organisasi stafnya,

-          Panitia-panitia atau dewan pembangunan nasional,

-          Dewan konsultatif nasional.

Di dalam lingkungan kepemimpinan nasional / pemimpin pemerintah, terdapat pembantu-pembantu terdekat serta organisasi staf pemimpin pemerintahan tersebut, yaitu misalnya kantor kepresidenan, sekertariat kabinet, junta militer, dewan pemerintahan dan lain-lain. Terutama presiden atau Perdana Menteri sendiri mempunyai peranan yang penting.

Oleh karena itu pembangunan tidak saja meliputi sektor pemerintahan, tetapi juga memerlukan dukungan dan keterlibatan masyarakat luas, maka sering diperlukan hubungan dengan wakil-wakil masyarakat dari golongan kepentingan ekonomi-sosial-polotik maupun daerah dengan fihak pemerintahan.

2.      Organisasi penyusunan rencana nasional

Mengenai organisasi penyusunan rencana nasional di sini diuraikan sedikit berbeda dengan yang dikemukakan Katz, walaupun dilakukan atas dasar pengelompakan yang sama. Pada pokoknya diperkukan pula dalam  organisasi pemerintahan adanya suatu badan perencanaan pusat. Badan ini bertugas untuk menyusun rencana pembangunan nasional secara profesionil dan teknis. Di dalam penyusunan rencana tersebut dilakukan kerja sama yang erat dengan berbagai departemen dan berbagai pemerintahan lainnya, yang kecuali bersifat operasionil, harus pula memberikan input bagi perencanaan nasional.

3.      Organisasi atau tata hubungan organisasi komunikasi naional.

Dengan adanya tata hubungan organisasi yang menyediakan komunikasi, maka kebijaksanaan maupun putusan dapat diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan yang nyata. Komunikasi ini bisa bersifat formil maupun bersifat in-formil. Demikian pula komunikasi dapat bersifat antar pemerintah maupun anatara pemerintah dengan masyarakat. Di dalam pemerintahan sendiri, penting sekali artinya saluran keputusan dan kebijaksanaan dari pusat ke seluruh aparatur organisasi pemerintah, tetapi juga perlu ada feedback yaitu datangnya informasi dari bawah ke atas.

4.      Organisasi – organisasi bagi pengawasan dan pengendalian

Organisasi ini berfungsi untuk mengikuti dan memberikan bahan bagi pengambilan keputusan supaya pelaksanaan pembangunan sejauh mungkin sesuai dengan kebijaksanaan atau rencananya. Tentu saja dengan memberikan kelonggaran bagi penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Dalam hal ini seringkali dibentuk badan – badan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintah yang berupa program-program dan proyek-proyek pembangunan, dan ada pula pengawasan yang mengkhususkan diri dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan. Hal ini dapat dilakukan oleh suatu badan pusat yang bebas dan tidak memihak atau dengan dibentuknya inpektorat-inspektorat dalam masing-masing departemen di pusatnya. Di beberapa negara dibentuk pula suatu badan pengendalian pembangunan, misalnya dalam bentuk “operation room” pemerintah. Ini dimaksudkan untuk dapat mengikiti, menilai pelaksanaan pembangunan dan memberikan keputusan-keputusan bagi penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.

Kelompok besar yang kedua adalah organisasi-organisasi operasionil yang bersifat nasional. Tentang organisasi-organisasi operasionil yang bersifat nasional ini kita membagi dalam dua bidang yaitu:

1.      Organisasi-organisasi pusat yang memberikan jasa atau pelayanan staf. Ini adalah organisasi pemerintahan yang disebut organisasi staf tingkat pusat dalam uraian sebelumnya. Organisasi ini misalnya adalah organisasi administrasi kepegawaian, statistik, badan pengadaan pemerintah, dan lain-lain. Disini dimasukkan pula organisasi yang mempunyai tugas penyempurnaan administrasi seperti badan O & M.

2.      Departemen-departemen, organisasi=organisasi otonom pemerintah samapi kepada tingkat kegiatan program-program dan proyek-proyek usaha pembangunan. Di sinilah letak inti kemampuan pelaksanaan pemerintahan untuk merealisasikan usaha pembangunan.

Kelompok besar ketiga adalah tata hunungan dengan organisasi-organisasi yang di luar pemerintahan pusat maupun organisasi-organisasi swasta, terutama yang bergerak atau berusaha dalam bidang kegiatan ekonomi pembangunan. Ini adalah tata hubungan organisasi guna mempengaruhi kegiatan sektor-sektor semi pemerintah dan sektor swasta. Organisasi ini misalnya adalah voluntary organizations, pembangunan masyarakat desa, koperasi, badan-badan konsultatif dari wakil-wakil masyarakat yang menonjol dalam pembangunan, dan lain-lain. Jecuali itu pengaturan organisatoris dalam rangka bimbingan dan penggairahan di sektor swasta seperti misalnya melalui sistim pendidikan, pemberian informasi pasar, penyediaan perkreditan, pelayanan di bidang penanaman modal, bimbingan teknis, dan penyuluhan.

Uraian terdahulu digambarkan dalam skema yang diterapkan pada keadaan Indonesia

Organisasi-organisasi kebijaksanaan dan bimbingan nasional	Organisasi-organisasi operasionil tingkat pusat	Instrumen-instrumen untuk mempengaruhi kegiatan masyarakat luas
1.     Presiden a.    Sekretariat Negara/Sekretariat Nasional b.    Dewan Stabilisai Ekonomi Nasioanl      Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional      Rapat Kabinet bidang Kesra c.    Dewan Pertimbangan Agung      Forum “dengar pendapat” DPR 2.     Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Departemen Keuangan/Dirjen Anggaran Unit-unit perencanaan departemen 3.     Komunikasi Sekretariat Negara Departemen Penerangan Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional Jumpa Pers Rapat Gubernur	1.    Gepartemen-departemen      Program dan Proyek-proyek 2.    Lembaga-lembaga Non Departemen Program dan Proyek-proyek	1.     Pemerintah Daerah 2.     Lembaga-lembaga Keuangan Perbankan      Lembaga Keuangan lainnya (investasi. Produksi) 3.     Perusahaan Negara 4.     BIMAS 5.     INPERS 6.     BUUD/KUD

DAFTAR PUSTAKA

Heliana Komalasari. 2010. (online), (http://helianakomalasari. wordpress.com/2010/08/04/makalah-hukum-administrasi-negara-ii-sistem-perencanaan-pembangunan-nasional/, diakses 5 April 2013)

Siagian, Sondang P. 2003. Administrasi Pembangunan (konsep, dimensi, dan strateginya). Cetakan Ketiga. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1974. Pengantar Administrasi Pembangunan. Cetakan Pertama. Jakarta : Penerbit LP3ES.